27 Oktober 2017 yang
lalu adalah hari bersejarah bagi warga Catalonia. setelah anggota parlemen
Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol. Pertarungan warga
Catalan untuk memisahkan diri dari negara Spanyol. Dan mendirikan republik
merdeka menjadikan isu global yang menguncang di media Internasional dua tahun
lalu.
Tampaknya Spanyol
sedang berseteru besar dengan Catalonia (Catalunya). Penyebabnya, dari awal
Catalonia telah melakukan referendum pada 1 Oktober 2017. Dan hujung akhirnya
dideklasikan kemerdekaan pada 27 October yang lalu, sementara tindak pandangan
cemar Pemerintah Spanyol selalu tidak diterima dan menganggapnya ilegal karena
tidak sesuai konstitusi.
Secara historis, Perjuangan
di Catalonia telah berlangsung sejak 1714, saat Raja Spanyol Philip V mencaplok
Barcelona. Sejak itu, nasionalis Catalan secara konsisten berjuang meraih
otonomi dari Spanyol. Pada 1932, pemimpin Catalonia telah mendeklarasikan
Republik Catalan. Saat itu, pemerintah Spanyol pun menyetujui undang-undang
otonomi tersebut.
Kendati demikian,
Catalonia merupakan daerah kaya dan menjadi pusat bisnis, keuangan, olah raga,
dan seni. Warganya merasa berbeda kulturnya dengan Spanyol dan ingin mengelola
daerah mereka sendiri. Pendapatan pajak cukup besar disetorkan kepada
pemerintah pusat di Madrid, ibu kota Spanyol. Namun, efeknya dirasa kurang bagi
kesejahteraan warga Catalonia.
Nasib Catalonia semakin
krisis sejak Perdana Menteri Francisco Franco berkuasa, otonomi itu ditarik
dari warga Catalan. Franco secara sistematis menekan semua upaya dan gerakan
nasionalisme Catalan.
Di bawah
kediktatorannya, sejumlah media saat itu bahkan menilai "pemerintah
Spanyol berupaya membasmi seluruh institusi, bahasa, hingga mengeksekusi ribuan
warga Catalan sebagai bentuk pemusnahan." Dalih pemerintah Partai
Konservatif Spanyol adalah Konstitusi ditulis di bawah pemerintah Franco ini,
Ada tertulis bahwa “Spanyol tidak dapat dipisah.”
Demikian, Thailand
sendiri memiliki kediktatoran semacam Spanyol langsung dari kekuatan militer
Thailand. sejak konstitusi 1935 di bawah pengaruh Perdana Menteri ‘Pridi
Banomyong’ tidak ada pasal undang-undang tersebut, Pridi adalah PM Thailand
dari politis sipil yang pertama mendukung otonomi Patani. Namun sekarang
konstitusi Thailand ditarik kembali pasal "Thailand tidak dapat
dipisah."
Sementara di Catalonia,
Setelah kematian Franco, perjuangan kemerdekaan Catalonia muncul kembali. Pada
2006 lalu, Spanyol memberikan wilayah itu status negara bagian dan kewenangan
mengatur pajak sendiri.
Namun, tidak lama
Mahkamah Konstitusi mencabut keputusan ini pada 2010, dengan alasan, selama
Catalan termasuk "warga negara" Spanyol, Catalonia tak bisa disebut
sebagai bangsa atau negara. Hal demikian itu, pertempuran dari Catalania Ada
beberapa isu yang mungkin memberi wawasan bagi warga Patani untuk menentukan
masa depan mereka.
Patani dan Catalonia Di
Bawah Jajahan
Masalah Identitas dan
Nasional Melayu patani dikemukan oleh Sartono Kartodirdjo dan Manuel Castells.
Menurut keduanya tampaknya terjadi pada kasus Muslim minoritas Patani di
Thailand Selatan. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan negara independen itu,
masyarakat Muslim Patani yang merasa berbeda agama, etnis, dan klaim historis
atas tanah menganggap bahwa pemerintah pusat tersebut adalah “Kolonialism-Imprialism”
yang sedang menawarkan perubahan atau modernisasi dengan identitas tunggal,
yaitu identitas nasional Thailand (Siamisasi) sejak dibawah kerajaannya, yang
berbeda dan menggerus identitas kultural yang mereka miliki.
Adapun identitas Catalonia
hampir gejala sama, warga Catalonia yang merasa bukan bagian dari Spanyol.
Bahasa, tradisi, hingga budaya yang telah terpatri di sana dan bangsa Catalonia
ingin mengembalikannya seperti di tahun 1930-an. Namun, karena pengaruh
kekuasaan Franco selama hampir 40 tahun, Catalonia harus menyatu dengan Spanyol
dan karenanya membuat bahasa dan Catalonia “hilang”
Menurut Prof. Giles Ji
Ungpakorn, akademisi pengamat politik Thailand dan dosen prodi ilmu Pemerintah,
Universitas Chulalongkorn, Bangkok. Ia mengakatan bahwa Masalah Catalonia dan
Patani seakan serupa kronologi, dimana pemerintah pusat keduanya yakni Spanyol
dan Thailand menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk mengkonsolidasikan negara
tersebut.
“Dalam pengesahan
Konstitusi untuk melegitimasi penyatuan negara. Patani dan Catalonia hampir
nasib yang sama. Imbasnya,Tanpa penghormatan hak masyarakat adat dan bangsa.
Kendati demikian, terjadi penindasan bahasa dan budaya bangsa keduanya.”
Katanya.
Ia menegaskan bahwa
kemerdekaan negara harus dijalani dan didukung buat negara yang terjajah
sekarang,begitu juga nasib rakyat Patani, “Kita harus mendukung kemerdekaan
terhadap bangsa Patani untuk menentukan masa depan mereka. Termasuk juga
kebebasan negara. Pada saat bersamaan, setiap rakyat di Patani. Tidak masalah
ras atau agama apa. Harus dilibatkan dalam menentukan keadaan apa yang akan
dijalani di masa depan.”katanya.
Demikian itu, apa yang
terjadi di Catalonia bisa menjadi contoh kongkret bagi Patani. Dalam kasus
Catalonia, bagaimana kekuatan rakyat signifikan dalam gerakan kemerdekaan bisa
mengungkapkan di publik umum tanpa kecemasan. Termasuk juga perlawanan,
alih-alih berfokus pada angkatan bersenjata. Kendati penggunaan kekuatan massa
itu terlihatnya Catalonia sangat menonjol. Tidak semudahnya perjalanan
menyampaikan kemenangan.
Justru mengembalikan
rasa nasionalisme kadang perlu digelorakan untuk membangkitkan masyarakat yang
terpengaruh identitasnya oleh infiltrasi dari pihak luar, mahupun diakui oleh
dunia Internasioal.
Namun seringkali, rasa
ingin membangkitkan nasionalisme biasanya disusupi dengan pandagan
negatif,ditempel separatis atau pemberontak. Penghujung Nasib Patani seakan
Catalonia atau tidak? Itu tergantung rakyat mereka sendiri yang siap merdeka
atau tidak?
Sumber : TUNAS Online,
10 Maret 2019.
0 komentar:
Posting Komentar