Jalan Terus Agenda “Penyelesaian Konflik Patani”

Masalah proses pembicaraan “perdamaian” di wilayah perbatasan selatan atau Patani setelah mendapat pemerintahan baru yang terpilih dalam pemilu harus maju menempatkan masalah pembicaraan dengan Majelis Amanat Rakyat Patani (MARA Patani). Tetapi harus menunggu langkah prosedur untuk mengangkat perdana menteri ke-30 Thailand, mungkin di sekitar bulan Juni nanti.

Di anggap menjadi persoalan utama bagi PM baru Thailand harus kunjungi setiap bangsa dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk memperkenalkan diri sebagai ketua negara anggota ASEAN. Salah satunya adalah pergi bertemu dengan Dr. Mahathir Mohamad PM Malaysia dalam hal berdiskusi menekankan tentang berjalan terus dalam perkara saling membantu bersama untuk menyelesaikan masalah konflik di Patani yang telah lama.

Sejak tahun 2019, Negara Thailand bertanggung jawab sebagai ketua ASEAN yang mengundang semua masyarakat Thailand menjadi tuan rumah yang baik, bersama itu akan menentukan hari pelaksanaan rapat bersama para pemimpin negara tingkat ASEAN pada bulan Juni mendatang, dan sekali lagi di bulan November tahun ini. Sebagai pemimpin ASEAN mesti harus berjalan terus untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas untuk menjamin keamanan warga ASEAN.

Maka itu pemerintah Thailand berharap bahwa dimensi dari masalah perbatasan selatan kemungkinan akan menjadi contoh negosiasi yang mengalami kemajuan di tingkat yang menyentuhkan lebih banyak soal “perdamaian”.

Pemerintah baru mungkin bukan penyihir yang akan membuat semuanya berakhir dengan damai dalam semalam. Namun, demikian harus siap membuat dilihat berusaha yang akan mencapai hasil sebanyak mungkin. Semuanya akan terus berjalan terus secara bertandingan. Sementara Thailand berada dalam masa perubahan politik tapi dalam tingkat pekerjaan di wilayah konflik terutama pasukan tentara angkatan darat divisi 4, Letnan Jenderal Pornsak Poolswat sebagai komandan telah bertindak mengkoordinir tugas dengan Jenderal Udomchai Thammasaroraj sebagai ketua delegasi pembicaraan damai Thailand.

Pada 21 Maret yang lalu, pemerintah diadakan rapat segi praktis di hotel Park View Risort, distrik Muang, Provinsi Pattani menghadiri berbagai sektor masyarakat berpartisipasi dalam pertemuan kegiatan workshop. Komandan tentara angkatan darat divisi 4 mengatakan dalam rapat bahwa untuk masalah di wilayah perbatasan selatan harus membicarakan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di kawasan tersebut yang sebenarnya, adanya semua sekitar 290 daerah. Dengan demikian untuk membuat pemahaman yang pihak petugas keamanan harus membuka ruang bagi masyarakat dapat berbicara menyampaikan pendapat mereka secara lebih luas untuk menerima informasi itu.

Hal senada yang diungkapkan oleh Jenderal Udomchai mengatakan bahwa terlepas ini diadakan pembicaraan dengan wakil kelompok MARA Patani, dan Malaysia berstatus sebagai fasilitator, pembicaraan dengan kelompok perbedaan pendapat itu harus membuka ruang keamanan, berbicara dengan semua kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda, dirinya percaya bahwa perbedaan pendapat bukanlah masalah.

Yang menarik dan sesuai, bagi polisi kolonel Thawi Sodsong mantan sekretaris jenderal Southern Border Province Administrasi Center (SBPAC), saat ini menjabat sebagai sekretaris jenderal partai prachachat mengatakan sebelum datangnya hari pemilu 24 Maret yang lalu, diantara partainya sedang berkampanye di lapangan olahraga, distrik Yaring, Provinsi Pattani, ia mengajak semua masyarakat meninjau bahwa jika melihat inti daripada pembicaraan saat itu hanya mengangkat masalah pembicaraan mengenai persoalan proses menyelesaikan masalah konflik di wilayah perbatasan selatan dengan konten yang harus digarisbawahinya.

Thawi menambahkan bahwa proses penyelesaian masalah “konflik Patani” terdapat banyak pihak yang memberikan solusi tetapi ingin untuk mereka terlibat lebih banyak dalam proses penyelesaian masalah ini. Setiap orang adalah warganegara Thailand. Walaupun memiliki pendapat pikiran yang berbeda, keyakinan, budaya, adat istiadat, dan agama tetapi semua adalah saudara. Namun, di sini mempunyai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah adalah pembicaraan untuk perdamaian bersama mendorong melahirkan perubahan daripada kekerasan menuju proses secara damai yang harus ada baik cara pemulihan dan kenyamanan.

Mantan Sekjen SBPAC mencoba memfokuskan untuk dilihat dengan jelas bahwa penerapan multikultural di wilayah ini bisa menyelesaikan semua persoalan di wilayah konflik itu, karena multikultural adalah sebagian besar yang tidak bisa dari satu kebudayaan mendominasi ke atas kebudayaan yang lain dan memaksa untuk mengikuti pada salah satunya sahaja, jika tidak seperti itu akan membawa kepada menimbulkan masalah perselisihan, semua harus memiliki hak yang setara, tidak kira perempuan atau laki-laki semua mempunyai hak yang sama.

Akhirnya, dia membuat kesimpulan bahwa “peristiwa kerusuhan di wilayah perbatasan selatan bukan hanya masalah dari orang tiga wilayah sahaja tetapi adalah masalah negara, maka proses penyelesaian harus dari setiap pihak dan sebagai agenda negara.

Maka itu, mungkin akan menjadi pertimbangan bagi pemerintahan baru bahwa ia akan meletakkan kepentingan dengan agenda “penyelesaian konflik Patani” berada di posisi mana yang lebih baik untuk tidak berlarut-larut lama lagi.

Sumber : TUNAS Online, 30 Maret 2019.

Photo : Ilustrasi/REAL Frame.