Masa Depan Patani di Era Perubahan Politik Thailand

Krisis konflik di Patani, Thailand Selatan bukan lagi konflik agama, akan tetapi merupakan konflik etnopolitik antara penduduk Patani dengan pemerintahan Thailand telah lama puluhan tahun sejak 2004 sampai sekarang, salah satu faktor penyebab yang tidak bisa dipungkiri bahwa berlarut-larutnya konflik dan kekerasan di area tersebut tidak hanya disebabkan dan didorong oleh perbedaan kepentingan politik, melainkan berakar pada identitas kultural. Dari akar-akar itu rakyat Patani memiliki legitimasi untuk mengklaimkan bahwa daerah Thailand Selatan yang meliputi, Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Setun, lima daerah bagian dari Provinsi Songkhla tidak menjadi bagian integral dari negara Thailand. Dengan demikian muncul reaksi tuntutan merdeka sebagai inspirasi bagi rakyat Patani.

Thailand menggelarkan pemilihan umum (Pemilu), Ahad (24/3) pekan lalu. Sejak terjadi aksi kudeta militer merebut kekuasaan pemerintahan sipil Yingluck Shinnawatra pada 2014. Seluruh penduduk Thailand termasuk warga Patani di wilayah bergolak mendatangi tempat pemungutan suara pertama kalinya.

Setelah lima tahun Thailand dibawah pemerintahan militer PM Prayuth Chan-ocha dan antusiasme warga untuk melaksanakan pemilu, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand menghitung 93 persen suara dalam pemilu. Hasilnya, Partai Palang Pracharat pendukung junta militer Prayuth Chan-ocha unggul dengan 7,59 juta suara. Sedangkan pesaingannya adalah Partai Pheu Thai yang meraih 7,12 juta suara. Kemungkinan besar junta militer Prayuth Chan-ocha akan mempertahankan kekuasaannya lagi di bawah payung Partai Palang Pracharat lagi.

Walau bagaimana pun di era perubahan dan pengembangan politik Thailand sebelum dan setelah pemilu ini, apakah dalam konteks penyelesain masalah konflik Patani akan memberi harapan baru bagi rakyat Patani. Apakah perubahan politik kali ini akan mempengaruhi proses perundingan damai Patani.

Berbicara tentang masalah di Patani atau waliyah tiga provinsi Thailand Bagian Selatan, tidak dapat dihindari berbicara tentang konstitusi Thailand, merupakan seperangkat aturan dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan social politik di dalam negara Thailand sendiri. Salah satu pasal yang menyatakan bahwa Negara Thailand adalah negara yang tidak dapat terpisahkan, sedangkan titik permasalahan konflik Patani adalah ada keinginan memisahkan diri dari negara Thailand atau merdeka. Dalam konstitusi edisi sekarang ini berbeda dengan konstitusi edisi yang sebelumnya yang lebih memberikan peluang untuk menjadi pemerintah sendiri akan tetapi dengan syarat yang terpenuhi misalnya mampu dalam hal ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain.

Proses perundingan damai Patani yang pernah dibincangkan pada periode pemerintahan junta militer Prayuth Chan-ocha dan juga pada periode sebelumnya pemerintahan sipil Yingluck belum memberi harapan yang sesuai dengan keinginan Gerakan pembebasan Patani yaitu Barisan Revolusi Nasional (BRN), karena penyelesaian konflik yang berkepanjangan sejak tahun 2004 sampai saat ini pemerintahan Thailand selalu menciptakan sandiwara politik tidak komitmen dan serius dalam meangakat masalah konflik Patani menjadi agenda nasional.

Maka harapan bagi rakyat Patani terhadap pemilu Thailand yang digelarkan baru-baru ini merupakan momentum yang diharapakan bahwa pemerintah baru ini akan membawa perubahan khususnya wilayah bergolak untuk memberi atau lebih memperhatikan masalah konflik Patani sebagai agenda nasional. Seperti yang telah ditawarkan oleh beberapa partai politik sebelum pemilu diantaranya; adalah Partai Masa Depan Baru yang dipimpin oleh Thanathon, sebelum gelar pemilu partai ini berkesempatan kampanye di wilayah bergolak itu dan membicarakan masalah konflik Patani. Thanathon Juangroonruangkit selaku pimpinan partai menawarkan sebuah gagasan yang terkait dengan krisis masyarakat Patani tidak dapat diselesaikan dengan militer hal tersebut harus diselesaikan dengan politik. Termasuk juga partai Prachachat yang dipimpin oleh Wan Muhammad Nor Matha seorang tokoh masyarakat asli Provinsi Yala, Thailand Selatan pernah menawarkan sebuah agenda partai yang terkait dengan masalah konflik Patani sebelum pemilu digelarkan yang menyatakan bahwa konflik Patani harus memberi peluang dan kesempatan bagi penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri dalam arti memberi status daerah otonomi khusus kepada rakyat Patani. Dengan demikian dua partai ini sebagai Partai pendukung Partai Pheu Thai yang kemungkinan besar akan menduduki kursi pemerintah, maka hal demikian akan menjadi harapan baru bagi rakyat Patani.

Menurut Romadon Panjor mengatakan bahwa dirinya pikir yang pertama adalah bahwa pemerintah baru perlu fokus pada masalah di tiga provinsi perbatasan selatan yaitu Patani.

“Jika kita memperoleh pemerintahan terpilih dari rakyat atau pemerintahan sipil dengan harapan komitmen yang tinggi dalam usaha untuk meyelesaikan konflik Patani dengan mengangkat agenda konflik lebih tinggi bukan hanya karena memiliki konflik dan kekerasan di wilayah tersebut, akan tetapi sebagai agenda nasional yang pemerintah pusat Thailand harus bertanggung jawab sepenuhnya tidak mungkin menyerahkan wewenang penyelesaian konflik Patani kepada lembaga keamanan yang berpusat di wilayah bergolak walaupun diutuskan oleh pemerintahan pusat,” kata Romadon saat memberi wawancara dengan wartawan Prachatai.com salah satu media di Thailand.

Selanjutnya, kata Romadon, “saya pikir walau bagaimana pun celah untuk proses perundingan damai sangat penting dengan tidak bisa dihindarkan hanya konten dan arah perundingan damai seperti apa itu tergantung kepada kedua belah pihak, saya rasa pemerintah terpilih dari rakyat lebih komitmen dan searah dengan keinginan rakyat Patani,” pungkas Romadon Redaktur Deep South Watch salah satu media pemantau konflik di Thailand Selatan.

Akan tetapi jikalau politik Thailand setelah pemilu pada kali ini tidak ada perubahan yang diharapkan maka politik Thailand akan mengulangi kembali seperti yang dahulu, kekuasaan akan di pegang oleh pemerintah junta militer Prayuth Chan-ocha sehingga keadaan dan harapan rakyat Patani akan terjadi seperti dahulu bahkan akan lebih meningkat penderitaan rakyat Patani.

Sumber : TUNAS Online, 28 Maret 2019.

Photo : Lauren DeCicca/Getty Images.