Akar masalah konflik di
Patani merupakan asal usul masalah dasar sejarah politik dan pembatasan
kebebasan. Dimana wilayah tersebut juga sedang berada dibawah pengawalan sistem
militer Thailand secara total, yang mengatur dengan padat dan ketat.
Tidak peduli
pemerintahan berada di tangan sipil atau militer sendiri. Sejumlah pasukan
militer tetap sama bahkan meningkat yang ditempatkan di kawasan tiga provinsi
selatan yakni provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan lima daerah di provinsi
Songkhla yang aktif lebih dari 10,921 pasukan dan telah berdiri markas besar
pangkalan militer 14 tempat.
Hasil survei
warga-warga di provinsi perbatasan selatan dengan proses perdamaian (PEACE
SURVEI) 4 kali selama Februari 2016 - September 2018, total 6.321 orang
dipresentasikan di forum publik.
"Perdamaian
Perbatasan Selatan Setelah Pemilihan 2019: Respon dari warga dan kebijakan
Partai Politik" Ada 9 perwakilan partai politik yang mendengarkannya, 25,6
persen orang melihat bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah dengan proses
perdamaian Membuat situasi di daerah "lebih baik", tetapi ada 21,7
persen yang melihat "lebih buruk", sementara 42,6 persen lainnya
berpikir "situasi masih sama" seperti dilansirkan BBC
Konflik era baru yang mencetus
sejak tahun 2004 hingga sekarang, telah memakan banyak nyawa dan harta benda
yang tidak bisa dihitung lagi jumlah telah hilang. Sementara pihak pelaku yang
terlibat semakin berani menampakkan dirinya dengan nyata. Di tengah krisis
seperti ini justru pemerintah kian mengirim pasukan militer untuk menjaga
perbatasan mengembalikan kestabilan keamanan dan perdamaian di wilayah itu.
Pada kenyataannya
militerlah yang memicu keadaan yang membahayakan, warga masyarakat timbul
perasaan takut, salah satu disebabkan tingkah lakunya yang tidak bermoral.
Sebagai contoh tindakan militer Thailand tidak bermoral terhadap gadis muslim
yang telah banyak di perkosa, Sebagian besar pasukan militer yang ditempatkan
di Patani berasal dari wilayah utara.
Mereka tidak memahami
kebudayaan dan adat hidup warga masyarakat Muslim Melayu setempat. Tidak
menghormati dan menghargai cara hidup masyarakat. Menyebabkan timbulnya
keributan dan huru-hara, demikian pula militer dapat berbuat dengan bebas
sekehendak hatinya. Jikalau militer Thailand dibilang militer pejuang.
Partai Pro Demokrasi
Mengajukan Kebijakan “Tarik Militer Dari Patani”
Perwakilan partai pro
demokrasi telah mempresentasikan kebijakan selain dari laporan SURVEI
PERDAMAIAN, dengan banyak partai setuju untuk menarik pasukan dan mencabutkan
undang-undang darurat militer dari daerah tersebut.
Langkah Thanathorn
Juangroonruangkit Ketua Umum Partai Masa Depan Baru dan mantan pengusaha Thai
Summit Group di wilayah selatan telah menjadikan wacana politik menarik bagi
masyarakat publik.
Thanathorn
Juangroonruangkit merupakan mantan aktivis mahasiswa pro demokrasi dari
Bangkok. Sekarang dia sebagai pengusaha termuda yang ingin memainkan peranan
dalam dunia politik Thailand seperti Thaksin Shinawatra (Mantan Perdana Menteri
ke 23).
“Masalah Patani harus
diselesaikan dengan cara politik, militer harus ditarik kembali, karena
masyarakat Patani yang menentukan nasib mereka sendiri,” kata Thanathorn
Juangroonruangkit di sela-sela diskusi bersama aktivis civil society organisasi
di Patani Artspace, Ahad 15 Juli 2018 yang lalu.
Di era junta militer
memimpin politik, masalah proses penyelesaian konflik sering menggunakan
senjata untuk menaklukkan rakyat agar tunduk. Tetapi cara seperti itu tidak
membawa penyelesaian bahkan ia menambahkan masalah baru dan itulah industri
keamanan militer Thailand di Patani.
Masalah dasar sejarah
politik Patani adalah masalah kekuasaan dalam menentukan masa depan atau nasib
bangsanya yang tidak diterima dengan jalan keluar yang seharusnya diberikan
(pengakuan) bagi bangsa Patani sebagai suatu bangsa dalam negara Thailand.
Oleh karenanya, bangsa
Patani ditindas terus berabad-abad akhirnya terjadi perang meledak.
Selain itu, hampir
semua pihak sepakat bahwa penegakan hukum khusus harus dicabut di 3 provinsi
selatan, yaitu darurat militer, dekrit (Keputusan Darurat), administrasi publik
dalam situasi darurat. Dan UU Keamanan (Kingdom Act) di dalam Kingdom.
Perwakilan Partai
Demokrat menyatakan bahwa "Jika daerah itu dalam kondisi normal, itu harus
dibatalkan." Namun Partai Seriruam Thai (Liberal Thailand) mengatakan
bahwa UU tersebut harus dibatalkan segera setelah hari pemilihan.
Dr. Phetdao Tokmina,
seorang kandidat anggota parlemen dari Partai Phumcai Thai, menunjukkan bahwa
anggaran negara lebih dari 300 miliar baht yang telah menurun di provinsi
perbatasan selatan selama 15 tahun terakhir belum tercapai menyelesaikan
konflik di daerah tersebut. Karena itu, partai mengusulkan kebijakan.
"Ubah subsidi rahasia menjadi subsidi investasi" karena masalah
pangan harus diutamakan.
Kebijakan Patani
Merdeka atau Otonomi Khusus
Aturan konstitusi tahun
2016 menghasilkan penyesuaian taktik orang-orang yang bekerja dalam politik
praktis dan menyebabkan ada pembentukan beberapa partai politik baru. Satu
langkah yang menarik adalah pembentukan Partai “ Prachachart”. Yang merupakan
kombinasi dari grup Wadah (kumpulan politis yang berasal di selatan Thailand)
dan mantan pegawai negeri yang telah membalik peluit di lapangan selatan
Thailand.
Ini adalah pertama
kalinya kelompok Wadah mendirikan partainya sendiri. Dari dulu yang telah
bergabung dengan Partai Phuea Thai, dipimpin oleh Thaksin Shinawatra. Tetapi
kebijakan penindasan terhadap warga Muslim Melayu Patani termasuk kematian
tragedi pengunjuk rasa di Tak Bai, menyebabkan Partai Phuea tidak pernah dapat
kursi di daerah tersebut dalam pemilu 2005, bahkan beberapa politis dari
kelompok Wahdah memindah ke partai “ Matu Phum” namun juga pemilu dinyatakan
gagal.
Kali ini, kelompok
Wadah bersatu kembali atas nama Partai” Prachachart”. Dengan mantan pejabat
pemerintah yang telah memainkan peran penting dalam mendorong pembicaraan damai
di masa pemerintahan Yingluck, seperti Pol.Gen Thawee Sordsong, mantan
sekretaris Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan, bergabung sebagai
sekretaris partai, tidak dapat dipungkiri bahwa suara penting partai ini ada di
provinsi perbatasan selatan.
Partai Prachacart
mengklaimkan bahwa akan memungkinkan mereka untuk mendorong lebih banyak
kebijakan. Mereka menganggapkan bahwa partai memegang kebijakan multikultural.
Desentralisasi dan kebijakan "Otonomi khusus" di kota-kota besar,
provinsi perbatasan selatan.
Mereka menyatakan bahwa
siap untuk membahas semua hal di bawah Konstitusi Thailand. Di bawah undang
yang menekankan bahwa Thailand adalah negara yang tidak terpisah menentukan
platfon dalam hal ini adalah argumen preventif bahwa pendekatan ini mungkin
secara acak rentan menyebabkan terjadi pemisahan.
Bahkan masalah wacana
“Patani Merdeka” adalah masalah politik yang harus diselesaikan dengan cara
politik dan semua pihak dapat menyampaikan pendapat di tempat publik dan
rakyatlah yang menentukan masa depan mereka sendiri.
Banyak dari
partai-partai demokratis seperti partai Phuea Thai, Partai Masa Depan Baru,
Partai Samanchon, Partai Liberal Thai, Partai Prachacart dan lain-lainnya
mengibarkan bendera desentralisasi, Termasuk partai yang tidak jelas posisi
seperti Partai Demokrat.
Jika partai demokrasi
telah membentuk pemerintahan, kemungkinan akan ada dorongan serius untuk
desentralisasi dan bentuk khusus pemerintahan daripada terminal yang disponsori
militer. Justeru sebaliknya jika Partai yang mendukung militer menjadi
pemerintah maka kebijakan di selatan Thailand tidak akan berbeda dari apa yang
ada saat ini.
Masalah konflik di
Patani, jika ahli demokrasi politik yang memainkan peranan maka dianggap
menjadi pemberani dan dapat menciptakan harapan-harapan baru bagi masyarakat.
Kendati demikian, masalah yang sudah lama terjadi namun masih ada peluang dan
jalan keluar untuk berakhir.
Fenomena munculnya
peperangan dalam bentuk yang didorong oleh dasar ideologi untuk membebaskan
daripada kolonialis. Banyak pihak yang telah menerimanya itu sebagai perang rakyat.
Karena peperangan itu sendiri tanpa melibatkan rakyat atau massa untuk
mendukungnya tidak mungkin bisa melakukannya secara baik dan mampu bertahan
lama sampai sekarang.
Jika Thailand
benar-benar ingin memadam api konflik semua pihak bisa menyampaikan pendapat
dan berdiskusi pada tempat publik. Kemudiian menyerahkan untuk rakyatlah yang
menentukan masa depan mereka sendiri dalam demokrasi dan politik yang adil.
Kemenangan pemilu akan
menjadi milik partai demokratis atau partai dukungan warisan kekuatan militer.
Terminal mana yang akan didirikan oleh pemerintah? Masalah-masalah ini akan
berdampak langsung pada arah perdamaian Patani. Mudahan tiada lagi modal janji
omong-kosong yang tidak pernah realisasi kebijakan setiap mulut politis yang
menjadi modal kampanye sebelum pemilihan umum
Tampaknya menciptakan
perdamaian di Patani dan menciptakan demokrasi, bahkan janji serta bukti adalah
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Sumber : TUNAS Online,
01 Maret 2019.
0 komentar:
Posting Komentar