10 DESEMBER HARI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN HARI KONSTITUSI NEGARA THAILAND

PATANI Pada tanggal 10 Desember. Selain itu, adalah Hari Konstitusi Negara Thailand. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) juga telah ditunjuk pada hari yang sama (setiap tahun) pada tanggal 10 Desember adalah Hari Hak Asasi Manusia Internasional, tapi sebagian besar masyarakat jarang ketahui bahwa pada tanggal 10 Desember adalah Hari Hak Asasi Manusia melainkan hanya Organisasi Hak Asasi Manusia.

Konstitusi negara Thailand, sebenarnya berfokus pada hak-hak kebebasan dan menekankan bahwa penting pada martabat kemanusiaan. Hak dan kebebasan orang harus dilindungi tanpa mengira sumbernya dari buaian seks, agama dan itu juga ada didalam kategori bab ke-3. Hak dan kebebasan warganegara Thailand (hukum bagian 40) dan itulah mempertunjukan bahwa konstitusi negara Thailand sangat memberi perhatian kepada Hak Asasi Manusia. Selain dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia juga memiliki banyak organisasi-organisasi pengembangan sektor swasta untuk bekerjasama menyampingkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan komisi pekerjaannya. Hak Asasi Manusia Internasional dan organisasi-organisasi pengembangan sektor swasta terutama adalah Amnesty International English dan juga Human Right Watch Amerika.

Hak Asasi Manusia(HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak ia dalam kandungan yang berlaku secara universal. Kemudian, semakin merupakan hak untuk kebebasan seseorang dengan diseimbangi oleh dunia internasional (Piagam PBB) yang mana sudah mendeklarasikan tentang Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) dan juga telah tercantumnya dengan jelas tentang hak asasi manusia sebagai hukum tertinggi untuk menjalankan konstitusional negara, artinya hukum konstitusi negara Thailand juga telah menentukannya bahwa; Hak Asasi Manusia adalah hak dan kebebasan bagi warga negara yang bisa untuk menentukan hak-hak dasar bagi warganegara Thailand.

Munculnya hari Hak Asasi Manusia Internasional itu, setelah berakhirnya perang dunia ke-2, maka dari berbagai pemimpin negara berkeputusan bahwa ini sangat tepat dan penting untuk merealilsasikan perlindungan hak asasi manusia untuk memberikan kontribusi perdamaian dan kemakmuran di dunia. Jadi, oleh karena itu bersepakat mendirikan Piagam PBB sebagai organisasi dunia untuk melindungi umat manusia agar mendapat keadilan dan kesetaraan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berkeputusan mendeklarasikan tentang Hari Hak Asasi Manusia secara umum pada tanggal 10 Desember 1948M, dan pengumumannya di setiap tahun pada tanggal 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia.

Setelah itu, Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan resolusi pada tahun 1952M, untuk rancangan instrument isu-isu hak asasi manusia 2 edisi yang telah diberikan nama aturan (convenant) berpendapat bahwa pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan dapat dipersetujuan pada tanggal 16 Desember 1966M dan tanggal 03 Januari 1976M berurutan, dan kemudian diadakan resolusi pengumumannya di tahun 1995-2004M adalah dekade dari pendidikan Hak Asasi Manusia Internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan kepedulian atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di beberapa daerah di dunia terutamanya terhadap isu-isu imigran, pengungsi yang tidak mempunyai tempat tinggal (tidak bernegara), minoritas, kelompok-kelompok gerakan politik keagamaan, media massa, penganiayaan anak, tenaga kerja anak, pengerahan anak sebagai tentara, anak yatim nyasar, anak-anak jalanan, prostitusi anak, anak yang terinfeksi HIV dari ibu mereka, perdagangan senjata dan bom perang, penganiayaan tahanan, Kepadatan penduduk di penjara, dan kekurangan fasilitas untuk tahanan.

Di negara Thailand, setiap tahun pada tanggal 10 Desember adalah Hari Konstitusi sebagai kesempatan hari untuk memperingati Raja Rama IX (Phrabatsomdejphrapoklaocaoyuhua) dirahmatkan untuk memerintahkan bentuk kerajaan konstitusi baru dari undang-undag konstitusi kerajaan Siam sementara tahun 1932M, yang kemudian pengumuman pada tanggal 27 Juni 1932M setelah perubahan peraturan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari monarki absolute menjadi demokrasi pada tanggal 24 Juni 1932M bersifat utama adalah perubahan pemerintah rezim menjadikan pemerintah peraturan parlemen. Hal ini karena konstitusi administrasi kerajaan Siam sementara tahun 1932M menyatakan bahwa raja sebagai kepala negara tidak bertanggungjawab politik yang hanya berwenang atas menteri-menteri saja, maka Raja menunjuk jasa pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak perundang-undangan tidak hanya kekuasaan legislatif, tetapi menteri-menteri adalah yang memiliki kekuatan untuk mengontrol pengelolaan negara. Namun menteri-menteri dan juga termasuk Raja adalah bersama-sama merupakan pemerintahan dan ia memiliki kekuatan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jika itu dilakukan dengan cara yang akan membahayakan atau merugikan kepentingan negara sebagai hasil dari pemecatan anggota dewan yang terpilih menjadi pemilihan dewan perwakilan baru. Pada bagian tentang Raja sudah menetapkan bahwa raja diadakan dalam posisi yang dihormati oleh masyarakat, tidak akan dilanggar.
Konstitusi adalah hukum tertinggi negara merupakan peraturan dan kesepakatan masyarakat untuk memperingati konstitusi sebagai isu pertama dan permanen. Dan Raja Rama IX (Phrabatsomdejphrapoklaocaoyuhua) telah diberikan keagungan kepada semua warganegara Thailand.

Oleh karena itu pemerintah menetapkan pada tanggal 10 Desember adalah Hari Konstitusi negara Thailand.

Untuk monumen demokrasi ini, dibangun pada tanggal 24 Juni 1939M bersamaan dengan hari perubahan aturan dan sebagai ketetapan hari nasional pada waktu itu. Dengan keinginan Chom Phon P. Phibunsongkhram sebagai pemerintahan, yang kemudian telah dikritik pada tahap berikutnya karena pemerintahan tidak memerintahkan dengan cara berdemokrasi.