REALITA POLITIK DALAMAN SIAM/THAI (MEMPERTAHAN KUASA POLITIK PEMERINTAHAN DAN MENGUASAI PATANI)

AMPERA PATANI - Tidak keberatan kita mengatakan bahwa pemerintahan Thailand adalah berbentuk demokrasi tidak jelas. UUD tidak jelas sehingga perumusan rang UUD menjadi tidak jelas (ngawor) dan bentuk pemerintahan pada umumnya bersifat paksaan. Astana Raja Siam Thailand masih demokratisasi absolute.

Dikalangan politisi Thailand itu sendiri, terutama Pihak Partai Politik yang besar tetap dengan pendirian Partainya, sehingga UUD Thailand bubar lagi-bubar lagi. Kemudian memberi laluan Astana Raja berpolitik dan akan menjadi kesempatan bagi Junta-junta Thailand menangani pemerintahan.

Proses sentitipikasi jalan pemerintahan Thailand itu, dilihat terdapat dua motif politik bangsa Thailand yang tak mungkin bertolak ansur. Yaitu, partai berambisi untuk menjadi kuasa negara. Karenanya, setiap perdebatan politik parlemen akan berakhir dengan kejatuhan pemerintahan. Disambut Astana Raja, kemudian oleh tentara (junta).

Dari sebab pertama di atas, realitanya adalah ekoran daripada setiap pemerintahan tidak becus menangai jajahan wilayah-wilayah Patani. Sehingga setiap pemerintahan (penjajah Thailand) selalu timbul kekejaman TENTARA SIAM membantai bangsa Melayu yang terjajah. Pembantaian di TakBai oleh pemerintah Taksin, pembantaian di Masjid al Furqan oleh Chuanlipai dan Avisip dan pembantaian tentara di setiap pelusut kampung dalam wiliyah-wilayah Patani.

Jadi, setelah timbul hingar-bangar suara-suara “Hak Asasi Manusia” dalam kasus-kasus pembantaian Islam bangsa Melayu di Patani, secara umumnya penjajah Siam/Thai menjadi gelisah, terutama kebimbangan atas desakan luar yang melibatkan dasar imperialismanya di Patani.

Sebagai taktik mengalihkan pandangan konflik Patani, pihak Siam/Thai berupaya mencetus perbalah dan permusuhan sesama sendiri. Menegakan ketidak becusan pemerintah, dan dicarilah sebab-sebab di luar masalah sebenar (perebutan bajek penjajahan dan pembantaian) di Patani, menjadi politik partai.