Pemilu Thailand 2019: Beragam Kebijakan Partai Politik, Memadam Api Konflik Patani?

Akar masalah konflik di Patani merupakan asal usul masalah dasar sejarah politik dan pembatasan kebebasan. Dimana wilayah tersebut juga sedang berada dibawah pengawalan sistem militer Thailand secara total, yang mengatur dengan padat dan ketat.

Tidak peduli pemerintahan berada di tangan sipil atau militer sendiri. Sejumlah pasukan militer tetap sama bahkan meningkat yang ditempatkan di kawasan tiga provinsi selatan yakni provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan lima daerah di provinsi Songkhla yang aktif lebih dari 10,921 pasukan dan telah berdiri markas besar pangkalan militer 14 tempat.

Hasil survei warga-warga di provinsi perbatasan selatan dengan proses perdamaian (PEACE SURVEI) 4 kali selama Februari 2016 - September 2018, total 6.321 orang dipresentasikan di forum publik.

"Perdamaian Perbatasan Selatan Setelah Pemilihan 2019: Respon dari warga dan kebijakan Partai Politik" Ada 9 perwakilan partai politik yang mendengarkannya, 25,6 persen orang melihat bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah dengan proses perdamaian Membuat situasi di daerah "lebih baik", tetapi ada 21,7 persen yang melihat "lebih buruk", sementara 42,6 persen lainnya berpikir "situasi masih sama" seperti dilansirkan BBC

Konflik era baru yang mencetus sejak tahun 2004 hingga sekarang, telah memakan banyak nyawa dan harta benda yang tidak bisa dihitung lagi jumlah telah hilang. Sementara pihak pelaku yang terlibat semakin berani menampakkan dirinya dengan nyata. Di tengah krisis seperti ini justru pemerintah kian mengirim pasukan militer untuk menjaga perbatasan mengembalikan kestabilan keamanan dan perdamaian di wilayah itu.

Pada kenyataannya militerlah yang memicu keadaan yang membahayakan, warga masyarakat timbul perasaan takut, salah satu disebabkan tingkah lakunya yang tidak bermoral. Sebagai contoh tindakan militer Thailand tidak bermoral terhadap gadis muslim yang telah banyak di perkosa, Sebagian besar pasukan militer yang ditempatkan di Patani berasal dari wilayah utara.

Mereka tidak memahami kebudayaan dan adat hidup warga masyarakat Muslim Melayu setempat. Tidak menghormati dan menghargai cara hidup masyarakat. Menyebabkan timbulnya keributan dan huru-hara, demikian pula militer dapat berbuat dengan bebas sekehendak hatinya. Jikalau militer Thailand dibilang militer pejuang.

Partai Pro Demokrasi Mengajukan Kebijakan “Tarik Militer Dari Patani”

Perwakilan partai pro demokrasi telah mempresentasikan kebijakan selain dari laporan SURVEI PERDAMAIAN, dengan banyak partai setuju untuk menarik pasukan dan mencabutkan undang-undang darurat militer dari daerah tersebut.

Langkah Thanathorn Juangroonruangkit Ketua Umum Partai Masa Depan Baru dan mantan pengusaha Thai Summit Group di wilayah selatan telah menjadikan wacana politik menarik bagi masyarakat publik.

Thanathorn Juangroonruangkit merupakan mantan aktivis mahasiswa pro demokrasi dari Bangkok. Sekarang dia sebagai pengusaha termuda yang ingin memainkan peranan dalam dunia politik Thailand seperti Thaksin Shinawatra (Mantan Perdana Menteri ke 23).

“Masalah Patani harus diselesaikan dengan cara politik, militer harus ditarik kembali, karena masyarakat Patani yang menentukan nasib mereka sendiri,” kata Thanathorn Juangroonruangkit di sela-sela diskusi bersama aktivis civil society organisasi di Patani Artspace, Ahad 15 Juli 2018 yang lalu.

Di era junta militer memimpin politik, masalah proses penyelesaian konflik sering menggunakan senjata untuk menaklukkan rakyat agar tunduk. Tetapi cara seperti itu tidak membawa penyelesaian bahkan ia menambahkan masalah baru dan itulah industri keamanan militer Thailand di Patani.

Masalah dasar sejarah politik Patani adalah masalah kekuasaan dalam menentukan masa depan atau nasib bangsanya yang tidak diterima dengan jalan keluar yang seharusnya diberikan (pengakuan) bagi bangsa Patani sebagai suatu bangsa dalam negara Thailand.

Oleh karenanya, bangsa Patani ditindas terus berabad-abad akhirnya terjadi perang meledak.

Selain itu, hampir semua pihak sepakat bahwa penegakan hukum khusus harus dicabut di 3 provinsi selatan, yaitu darurat militer, dekrit (Keputusan Darurat), administrasi publik dalam situasi darurat. Dan UU Keamanan (Kingdom Act) di dalam Kingdom.

Perwakilan Partai Demokrat menyatakan bahwa "Jika daerah itu dalam kondisi normal, itu harus dibatalkan." Namun Partai Seriruam Thai (Liberal Thailand) mengatakan bahwa UU tersebut harus dibatalkan segera setelah hari pemilihan.

Dr. Phetdao Tokmina, seorang kandidat anggota parlemen dari Partai Phumcai Thai, menunjukkan bahwa anggaran negara lebih dari 300 miliar baht yang telah menurun di provinsi perbatasan selatan selama 15 tahun terakhir belum tercapai menyelesaikan konflik di daerah tersebut. Karena itu, partai mengusulkan kebijakan. "Ubah subsidi rahasia menjadi subsidi investasi" karena masalah pangan harus diutamakan.

Kebijakan Patani Merdeka atau Otonomi Khusus

Aturan konstitusi tahun 2016 menghasilkan penyesuaian taktik orang-orang yang bekerja dalam politik praktis dan menyebabkan ada pembentukan beberapa partai politik baru. Satu langkah yang menarik adalah pembentukan Partai “ Prachachart”. Yang merupakan kombinasi dari grup Wadah (kumpulan politis yang berasal di selatan Thailand) dan mantan pegawai negeri yang telah membalik peluit di lapangan selatan Thailand.

Ini adalah pertama kalinya kelompok Wadah mendirikan partainya sendiri. Dari dulu yang telah bergabung dengan Partai Phuea Thai, dipimpin oleh Thaksin Shinawatra. Tetapi kebijakan penindasan terhadap warga Muslim Melayu Patani termasuk kematian tragedi pengunjuk rasa di Tak Bai, menyebabkan Partai Phuea tidak pernah dapat kursi di daerah tersebut dalam pemilu 2005, bahkan beberapa politis dari kelompok Wahdah memindah ke partai “ Matu Phum” namun juga pemilu dinyatakan gagal.

Kali ini, kelompok Wadah bersatu kembali atas nama Partai” Prachachart”. Dengan mantan pejabat pemerintah yang telah memainkan peran penting dalam mendorong pembicaraan damai di masa pemerintahan Yingluck, seperti Pol.Gen Thawee Sordsong, mantan sekretaris Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan, bergabung sebagai sekretaris partai, tidak dapat dipungkiri bahwa suara penting partai ini ada di provinsi perbatasan selatan.

Partai Prachacart mengklaimkan bahwa akan memungkinkan mereka untuk mendorong lebih banyak kebijakan. Mereka menganggapkan bahwa partai memegang kebijakan multikultural. Desentralisasi dan kebijakan "Otonomi khusus" di kota-kota besar, provinsi perbatasan selatan.

Mereka menyatakan bahwa siap untuk membahas semua hal di bawah Konstitusi Thailand. Di bawah undang yang menekankan bahwa Thailand adalah negara yang tidak terpisah menentukan platfon dalam hal ini adalah argumen preventif bahwa pendekatan ini mungkin secara acak rentan menyebabkan terjadi pemisahan.

Bahkan masalah wacana “Patani Merdeka” adalah masalah politik yang harus diselesaikan dengan cara politik dan semua pihak dapat menyampaikan pendapat di tempat publik dan rakyatlah yang menentukan masa depan mereka sendiri.

Banyak dari partai-partai demokratis seperti partai Phuea Thai, Partai Masa Depan Baru, Partai Samanchon, Partai Liberal Thai, Partai Prachacart dan lain-lainnya mengibarkan bendera desentralisasi, Termasuk partai yang tidak jelas posisi seperti Partai Demokrat.

Jika partai demokrasi telah membentuk pemerintahan, kemungkinan akan ada dorongan serius untuk desentralisasi dan bentuk khusus pemerintahan daripada terminal yang disponsori militer. Justeru sebaliknya jika Partai yang mendukung militer menjadi pemerintah maka kebijakan di selatan Thailand tidak akan berbeda dari apa yang ada saat ini.

Masalah konflik di Patani, jika ahli demokrasi politik yang memainkan peranan maka dianggap menjadi pemberani dan dapat menciptakan harapan-harapan baru bagi masyarakat. Kendati demikian, masalah yang sudah lama terjadi namun masih ada peluang dan jalan keluar untuk berakhir.

Fenomena munculnya peperangan dalam bentuk yang didorong oleh dasar ideologi untuk membebaskan daripada kolonialis. Banyak pihak yang telah menerimanya itu sebagai perang rakyat. Karena peperangan itu sendiri tanpa melibatkan rakyat atau massa untuk mendukungnya tidak mungkin bisa melakukannya secara baik dan mampu bertahan lama sampai sekarang.

Jika Thailand benar-benar ingin memadam api konflik semua pihak bisa menyampaikan pendapat dan berdiskusi pada tempat publik. Kemudiian menyerahkan untuk rakyatlah yang menentukan masa depan mereka sendiri dalam demokrasi dan politik yang adil.

Kemenangan pemilu akan menjadi milik partai demokratis atau partai dukungan warisan kekuatan militer. Terminal mana yang akan didirikan oleh pemerintah? Masalah-masalah ini akan berdampak langsung pada arah perdamaian Patani. Mudahan tiada lagi modal janji omong-kosong yang tidak pernah realisasi kebijakan setiap mulut politis yang menjadi modal kampanye sebelum pemilihan umum

Tampaknya menciptakan perdamaian di Patani dan menciptakan demokrasi, bahkan janji serta bukti adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sumber : TUNAS Online, 01 Maret 2019.

Read More

Media dan Konflik Patani Thailand Selatan

Kebebasan di seluruh dunia mendesak dengan "tingginya pengangguran kemerosotan Media" tindakan yang selalu menjadi alat di bawah tekanan oleh pemerintah suatu Negara dan bisnis media internasional.

Fenomena tersebut tak bisa hindari dalam dunia yang kian tirani terhadap minoritas kelompok khususnya minoritas muslim seperti Isu Patani, secara aktualisasi banyak kasus-kasus dan kejadian yang seakan-akan mirip isu kejadian di Palistina. Sedangkan Media Internasional sangat lebih marak isu Palestina daripada isu Patani.

Patani, sejak dipisah-pisah dampak uluh perjanjian antara Thailand dan Kerajaan Inggris (Anglo-Siamse Treaty of 1909), telah terjadi perang antara negara Thailand dan mereka yang menginginkan kemerdekaan. Kekerasan yang terkait dengan perang ini adalah akibat langsung dari penindasan Muslim Melayu oleh negara Thailand. Patani ditempati oleh tentara Thailand dan rakyat Thai seperti kolonialisme.

Sudah jelas bahwa Thailand menjalankan Strategi Politik berbagai caranya, asimilasi budaya Thai terhadap Melayu Patani sebagai salah satu cara mereka.dan Sekularisasikan Islam menjadi Bhuda.

Muslim Patani dizalimi berbagai spastik HAM dan keamanan, akhirnya muncullah konflik dan sehingga peperangan nyaris sampai sekarang.

Peperangan antara Thai dan Patani bukan lagi hanya konflik kelompok budaya, tetapi konflik agama, politik dan etnis. konon mereka untuk melawan dan bertahan kemerdekaan Patani, semua haknya, hak Negara, Budaya, Bangsa, dan Agama, mereka telah menciptakan gerakan generasi ke generasi.

Demikian yang kita dapat lihat pada hari ini, isu Patani belum dikenal semaksimal dalam dunia Internasional, dan khususnya media Internasional, dengan sebab sistem pers dan media Thailand dikawal dan disensor oleh pemerintahnya, alias penerapan "Otoriterian Media".

Bisa kita menggambarkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, perdana menteri Thailand dari hasil pelentikan pasca-kudeta pemerintah PM Yingluck Shinawatra, sejak 2014 sampai sekarang. Akibatnya sistem pemerintah Thailand lebih berbau Militerisme dan Powerisme.

Walhasil dalam pengamatan Media Sedunia, Komunitas Pengawas Media Kedamaian Internasional mengatakan bahwa Media Thailand sangat tidak terbuka dan sempit pendapat, dengan kuat pengelolaan Pemerintah.

Sehingga Perdana Menteri Prayuth dijuluki sebagai " Sang Diktator" mengutip dari kasus serangan dan ancaman warga masyarakat yang dilakukan terhadap lembaga pers yang diserang penutupan mahupun wartawan dan banyak page informasi yang menyebarkan propaganda dan berita palsu sebagai Internet Operation (IO) atau Cyberwar bertuding dan pencemaran terhadap orang yang bertentangan dengan pemerintah di kalangan rakyat sipil khususnya Rakyat Patani.

Contohkanlah, ketika mempertimbangkan peristiwa tragis yang mengalami oleh rakyat sipil Buddha Thai di Thailand Selatan. salah satu aspek terburuk adalah reaksi dari LSM, media Thailand dan Human Rights Watch. Kerapkali daftar panjang LSM Thailand dilampirkan berbagai deklarasi yang mengutuk peristiwa dan menyerukan negara Thailand untuk membawa pelaku ke pengadilan. Juga media Thailand yang dikawal pemerintah Thai selalu menuding dan merekonstruksi wacana “Pataniphobia”.

Human Rights Watch menyebut pejuang Muslim Melayu Patani untuk kemerdekaan sebagai "seperatis dan teroris". Akibatnya, ini berarti bahwa LSM dan Media secara terbuka memihak negara Thailand dalam perang karena mereka melihat militer memiliki legitimasi untuk "membawa pelaku ke pengadilan". Tidak satu pun dari hal ini yang sangat mengejutkan karena banyak LSM Thailand menyambut intervensi militer baru-baru ini dalam politik Thailand untuk menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Ironisnya, Apa yang sering hilang dari pernyataan kemarahan bagi kalangan NGO, LSM, dan media Thailand adalah fakta bahwa 3 ulama Muslim Patani dibunuh beberapa bulan sebelum peristiwa serang wat Buddha di Wat Rattananupab dan bahwa upaya pembunuhan dilakukan terhadap ulama lain pada bulan Januari. Rakyat Muslim Patani menyangka bahwa Pasukan tentara Thailand diketahui menargetkan pembunuhan ulama dan aktivis Muslim, namun media dan LSM sendiri sebaliknya langsung menuding kesalahan dan mengklaim tindakan tersebut dari militan Muslim Patani tanpa mendalami fakta dan investigasi.

Media dikawal Pemerintah

Thailand akhirnya turun dua posisi ke peringkat 136 dalam laporan tahunan dari wartawan di Paris. Komunitas pengawas mengatakan banyak dari para pemimpin dunia telah mengembangkan "paranoia Atau ketakutan" tentang jurnalisme dan keras atas media, sementara cakupan di gerai milik swasta semakin dibentuk oleh kepentingan perusahaan.

"Iklim hasil ketakutan dalam keengganan berkembang untuk berdebat," kata Christophe Deloire, sekretaris jenderal Reporters Without Borders, Paris "Jurnalisme layak nama harus dipertahankan terhadap peningkatan propaganda dan media konten yang dibuat untuk memesan atau disponsori oleh kepentingan pribadi."

Sementara Eropa memiliki media paling bebas, menurut laporan tersebut, beberapa negara, seperti Polandia turun tajam pada indeks kebebasan pers dengan memperketat kontrol pemerintah. Di Hungaria, pemerintah juga telah berupaya untuk memberlakukan pembatasan kebebasan pers.

Wartawan di Timur Tengah dan Afrika menjadi korban terorisme, konflik bersenjata dan intimidasi oleh pihak berwenang. Di Amerika Latin, wartawan dibatasi oleh kejahatan terorganisir, kekerasan dan korupsi. Di Amerika Serikat, mereka menghadapi cyber pengawasan.

Penurunan kebebasan media juga diamati di negara-negara demokrasi di Asia timur seperti Jepang dan Korea Selatan, sementara di Cina, "Partai Komunis mengambil represi ke ketinggian baru," kata studi tersebut.

Di negara-negara pasca-Soviet, kebebasan terus menurun, dengan banyak negara mengikuti contoh dari Rusia, di mana kritikus pemerintah menghadapi penganiayaan. Ukraina adalah pengecualian, sebuah perbaikan karena penurunan kekerasan dalam konflik separatis di timur negara dan beberapa reformasi, meskipun banyak masalah masih tetap.

Indeks ini mengukurkan kebebasan media, kemandirian, kerangka hukum dan keamanan jurnalis di 180 negara. Hal ini didasarkan pada kuesioner yang diisi oleh para ahli di seluruh dunia serta data kuantitatif tentang pelanggaran dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan dan Media.

Akhirnya, fenomena media yang kian gersang norma dan etikanya akan menjadi suatu ketindasan baru melalui informasi berbau profit peribadi, politik dan lain-lainnya bagi komunikan atau konsumsi informasi perlu mempunyai daya fikir serta analisisnya, karena Sekarang "Tiraninya Dunia Media".

Sumber : TUNAS Online, 28 Februari 2019.

Photo : ist/cyberwar.

Read More

Patani : Partisi Negeri Melayu Pedalaman (Anglo – Siamese Treaty)

Patani secara resmi dimasukkan ke Siam pada tahun 1902. Tindakan ini mendorong sultan terakhir untuk memanggil kelas bangsawan Melayu untuk terlibat dalam perlawanan pasif. Tahun berikutnya, sultan ditangkap dan didakwa dengan pengkhianatan. Tindakan ini segera memicu pemberontakan populer pertama pada kebijakan dan tekanan Siam.

Sultan dibebaskan pada tahun 1906 dan sembilan tahun kemudian melarikan diri ke Kelantan di Malaya. Ini membentuk pola lama dukungan lintas batas bagi Muslim Melayu di Thailand selatan oleh diaspora yang diasingkan di Malaya/Malaysia.

Pada tahun 1904 dan 1909, di bawah dua kesepakatan Perjanjian Anglo-Siam (Anglo-Siamese Treaties), Siam mengakui empat negara Melayu selatan atas Inggris dengan imbalan pengakuan kedaulatan Siam atas Patani. Perjanjian terakhir mengantarkan dalam periode baru pemerintahan asing yang memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat Melayu dan otoritas keagamaan dan politik di selatan, yang memisahkan antara Patani dan negara-negara Melayu Kelantan, Perlak, Kedah dan Perlis (sekarang Malaysia). Pada tahun 1910, syekh sufi menyatakan jihad terhadap pemerintah kafir Siam dan meluncurkan dua pemberontakan. Keduanya dipadamkan oleh kekuatan militer Thailand dan para pemimpin Muslim Melayu ditangkap.

Siam memperpanjang kontrol administratif wilayah selatan dengan konfigurasi ulang tujuh provinsi yang dibuat pada abad kedelapan belas menjadi tiga -Narathiwat, Pattani dan Yala. Sebuah provinsi keempat, Satun, kemudian dibuat. Setiap provinsi ini dikelola oleh seorang gubernur Thailand, dengan demikian semakin merusak otoritas politik Melayu kelas bangsawan Muslim. Para bangsawan lokal digulingkan untuk mendukung pejabat Thailand dan dilaporkan secara eksklusif dan langsung ke Bangkok.

Perlawanan kuat untuk membongkar struktur kekuasaan lokal datang dari mereka yang digulingkan. Tapi seperti kebijakan asimilasi mulai menimbulkan rasa bahwa Islam dan budaya Melayu berada di bawah serangan, perlawanan lokalpun mulai tumbuh.

Salah satu sumber perlawanan ini adalah pondok (pesantren), lembaga yang paling penting untuk memperkuat identitas Muslim Melayu. Ketika penguasa Thailand mengganti pemimpin muslim tradisional dengan Thai Buddha, kepala guru (Tok Guru) secara de facto menjadi pemimpin masyarakat, pembela iman, dan penegak identitas Melayu.

Oposisi populer pertama atas pendudukan Siam dipimpin oleh Tengku Abdul Kadir, sultan terakhir dari Patani, yang memimpin perlawanan pasif oleh bangsawan pengungsi dan didakwa dengan pengkhianatan pada tahun 1903. Pembebasannya tahun 1906 memprovokasi pemberontakan tapi Bangkok menumpas kerusuhan tersebut. Perlawanan kedua pada tahun 1910 dipimpin oleh syekh sufi (To’tae dan Haji Bula) yang menyerukan jihad terhadap pemerintah kafir Siam, tapi mereka dipadamkan oleh tentara dan para pemimpinnya ditangkap.

Sumber : TUNAS Online, 27 Februari 2019.

Read More

Masjid Raja Selindung Bayu, Teluban (Saiburi), Patani

Teluban merupakan sebuah daerah yang lebih dikenali dengan pangillan Saiburi, posisi Teluban berada di wilayah Patani yang tidak terpisah dengan beberapa beberapa provensi lainnya, seperti wilayah Yala, Narathiwat, Stul dan sebahagian daripada Songkla.

Masjid raja Teluban terletak berdekatan sebuah bukit rendah yang dienali dengan Selindung Bayu,masjid ini tidak terlalu besar daripada masjid-masjid raja yang lain, walaupun tidak sempat dibangunkan sepenuhnya, tetapi masjid ini sempat dipasangkan bumbung untuk berteduh daripada hujan dan panas.

Seni bina bumbung masjid ini berbentuk “perabung lima”, yaitu reka bentuk bumbung yang sangat diminati alam seni bina rumah-rumah Melayu, seperti Patani – Kelantanpada abad ke-19 dan bahagian pertama abad ke-20. Ada juga bumbung yang berbentuk “saji” atau “qubah” di bina berasingan di bahagian hadapan, khusus bagi menara masjid, yang menjadikan masjid ini mempunyai dua buah bumbung yang berasingan.

Nama “Teluban” dipercaya diambil aripada nama sungai dimana bandar berkenaam berada, sebagaimana bandar Patani diambil namanya daripada sungai Patani, Jambu diambil namanya daripada sungai Jambu dan Menara diambil daripada sungai Menara.

Apabila Siam menakluk Patani, nama Teluban diubah kepada Saiburi. Pada tahun 1816, apabila Siam membagi negeri Patani besar kepada tujuh buah negeri kecil, Saiburi turut mendapatkan taraf sebuah negeri dari tujuh ini.

\

Ulu sungai ini memecah daerah-daerah perbukitan yang menjadi sempadan di antara Selatan Thailand dengan negeri Perak di Semenanjung Malaysia, malah tidak salah kalu dikatakan perenggan di antara Tnah Melayu Inggeris dengan negeri Thailand yang dipersetujui dalam perjanjian Bangkok tahun 1909 dahulu dibuat dengan mengambil kira daerah perbukitan yang menjadi pemisah maupun sempadan antara  ulu sungai Teluban dengan ulu Sungai Perak.

Kira-kira pada penghujung tahun 1919, kita dapat memastikan bahwa Tengku Abdul Kadir yang mendirikan kota istana raja di Selindung Bayu.

Jika kita mengadaikan bahwa Tengku bdul Kadir yang mengambil inisiatif mendirikan masjid raja Selindung Bayu, maka tarikhnya mesti pada dekat terakhir abad ke-19 atau awal-awal pada suku terakir abad yang sama.

Mengikut sesetengah sumber mengatakan, masjid Selindung Bayu dibina pada masa Tengku Sulaiman Sharufuddin yang memerintah Patani pada tahun 1889-1899.

Editor : Media Informasi News (MIN).

Read More

Surau Aur Yang Dibina Tampa Mengunakan Paku

Di Negara Thailand, tepatnya di provinsi Patani yang merupakan salah satu dari empat provinsi yang berada di wilayah Selatan Thailand, berdirilah sebuah surau dengan bahan baku kayu yang sudah berumur ratusan tahun, surau ini berada di kawasan perkampungan Aur Muqim Nad Tanjung Wilayah Patani.

Surau ini dibangunkan oleh salah seorang raja Melayu yang bernama Saban, pembinaan surau ini dibantu oleh seorang alim yang digelar Dato Hitam, di perkampungan ini dipenuhi dengan pohon-pohon buluh, dengan banyaknya pohon-pohon buluh, maka perkampungan ini diberikan nama Aur.

Uniknya surau ini dalam pembinaan yang mengunakan kayu dan tidak menguakan paku, dan jndela surau ini tidak mengunkan ensel, dan jendela pada sura ini selaknya dibuat daripada kayu yang keras dan tahan lama.

Seni bina surau ini mempunyai ukiran seperti masjid-masjid Melayu yang lain, ada juga ukiran berbentuk bunga lawang pada kayu didalam surau ini, dan kayu-kayu dalam pembinaan surau ini dari pohon beka.

Dihalaman dapan surau ini terdapat perigi (telaga) lama yang masih digunkan oleh masyarkat tempatan, airnya jernih dan bersih, air didalam perigi ini tidak pernah kering maupun henhadapi musim kemarau.

Menurut cerita orang tua, surau ini dibina lebih awal daripada masjid Teluk Manak maupun masjid Al-Wadi Husen yang berada di kawasan Telok Manak Daerah Bachok Wilayah Narathiwat.

Editor : Media Informasi News (MIN).

Read More

Menolak Lupa : Genap 6 Tahun Hari Pahlawan Nasional Patani (Thailand Selatan)

NARATHIWAT – Mengingat kembali peristiwa operasi maupu penyerangan secara besar-besaran  yang diadakan oleh angkatan geriliyawan Patani (Thailand Selatan) di sebuah kem tentera Thailand di kawasan Jelo Daerah Bachok Wilayah Narathiwat, pada Rabu (13/02/2013).

Pada 13 Februari 2013 - 2019, genap 6 tahun hari pahlawan nasional Patani (Thailand Selatan), hari ini juga merupakan momentum bagi masyarakat atas gugurnya pejuang Patani.

Operasi ini berakhir dengan gugurnya 16 orang angkatan geriliyawan Patani (Thailand Selatan) di kawasan kem tentera Thailand.

Pihak tentera Thailand mengatakan, angkatan geriliyawan Patani (Thailand Selatan) yang bersama-sama dalam operasi tersebut seramai 50 orang angkatan geriliyawan Patani (Thailand Selatan) lainnya.

Dalam operasi angkatan geriliyawan Patani (Thailand Selatan) menyebabkan beberapa orang tentera Thailand cendera parah dan tewas di tempat kejadian.

Operasi ini merupakan serangan paling ambisius di Thailand dalam beberapa tahun akhir ini dengan gugurnya 16 orang angkatan geriliyawan Patani (Thailand Selatan).

Sebuah laporan dari International Crisis Group (ICG) yang dirilis pada akhir Desember 2013 mengatakan angkatan gerilyawan Patani (Thailand Selatan) kini semakin berani dan semakin kuat.

“November 1785-2019, genap 234 tahun Patani (Thailand Selatan) dijajah oleh Thailand, pada tahun 2004 obor-obor revolusi kembali tercetus di kawasan yang berpenduduk etnis melayu Patani (Thailand Selatan) setelah puluhan tahun menyesepi” ujar Aiman Bin Ahmad

Angkatan geriliyawan Patani (Thailand Selatan) yang menuntut keadilan dan kebebasan di atas sebuah negara yang merdeka di empat Profinsi Thailand Selatan yaitu Profensi Patani, Profensi Yala, Profensi Narathiwat, Profensi Setul dan Profensi sebahagian dari Songkla. Thailand Selatan adalah negara yang berdekatan dan perbatasan Malaysia.

Editor : Media Informasi News (MIN).

Photo : Simpanan Penderitaan Patani.

Read More

Gambar langka Masjid Raja Patani

Masjid Raja Patani Dianggap sebagai masjid ibu kota Patani di masa pemerintahan raja Kelantan era belakangan, Yang merupakan raja di bawah kuasa pemerintahan Bangkok, periode Rattanakosin. Percaya bahwa masjid ini mulai dibangun di zaman raja tengku putih (1856-1881), putra Sultan Muhammad Memilih lokasi masjid ini di tanah yang berada di timur Istana ibu kota Sebelum perkuburan Tok Ayah.

Kemudian, Tengku Timung (1881-1890) menunjuk Haji Abdullah warga kampung Datok sebagai Imam yang pertama kali. Dan Tengku telah memperluaskan bangunan masjid tetapi Tengku telah wafat terlebih dahulu sebelum selesai dibangunkan. Dikemudian hari Tengku Sulaiman Shari Fuden atau Tengku Bosu Saudara bagi Tengku Putih Menjabat sebagai Raja ibu kota Patani (1890-1998) beliau meneruskan pembangun masjid sampai selesai Dan mengubah nama masjid menjadi "Masjid Raja Patani" dan mengundang tukang kayu kampong Takeh untuk mengukirkan tutup langit masjid dengan kayu dengab pola botani untuk menghias masjid Seperti yang terlihat hari ini yang tampak indah dan Mulia. Adapun kayu Suri milik raja telah membangun tempat berwudud di depan masjid.

Kendati, Dua gambar masjid lama ini, penulis terima dari kerabat yang berada di area masjid dimana merupakan foto di bagian depan masjid yang merupakan bangunan bata dan atap kayu dengan genteng. Mungkin gambar ini juga sudah Anda lihat. Tapi gambar lain, yang diambil dari sisi belakang masjid (di sisi barat), adalah gambar yang diambil saat membangun bangunan belakang, yang merupakan bangunan beton bertulang. Atapnya dituangkan ke dalam dek. Dalam gambar, Anda akan melihat rebar yang berjajar di dek atap. Hal ini diyakini sebagai perpanjangan dari era Kesultanan Tengku Timung dan Sultan Sulaiman ShariFuden (pada masa pemerintahan Dinasti Chakri ke-5).

Percayalah bahwa foto-foto yang diambil di belakang saat pembangunan masjid belum selesai Akan menjadi gambar yang kebanyakan orang belum pernah lihat sebelumnya.

Sumber : TUNAS Online.

Photo : Patani Notes.

Read More